Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibentuk berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pada 21 Juli Tahun 2001 dengan dasar hukum pendirian melalui Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2001.

BPKN mempunyai tugas :

1. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;

2. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;

3. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;

4. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

5. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;

6. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau Pelaku Usaha;

7. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.